TRIBUN-MEDAN.com - Jimly Asshiddiqie meminta agar partai pendukung 01 dukung hak angket.
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini menyarankan para partai pengusung yang kecewa dengan hasil Pilpres 2024 untuk mendukung hak angket.
Hal itu dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam tayangan Kompas TV, Jumat (1/3/2024).
Menurut Jimly Asshiddiqie, biarkan para partai pengusung memperjuangkan para paslon mereka.
Ia juga meminta pihak lain untuk tidak menganggu ke-solidan mereka.
"Partai pengusung 01 dan 03 sebaiknya kalau menurut saya jangan dulu diganggu, diiming-iming dikasih jatah kursi enggak usah itu. Jadi tontonan jelek transaksionalisme politik. Itu akan menimbulkan kemarahan publik," ujar Jimly Asshiddiqie.
"Contoh PKB, ketua umumnya di kubu 02, eh berapa hari kemudian enggak ngomong loncat ke 01, sekarang misalnya balik lagi, eh jangan begitu dong jadi tontonan tidak mendidik."
Hak angket, bisa menjadi satu di antara cara untuk meredamkan para pendukung yang kecewa lantaran paslon mereka kalah.
Namun, jika partai pengusung malah bergabung ke 02, maka yang ada akan timbul kemarahan yang lebih besar dari para pendukung.
"Maka menurut saya lebih baik biar saja PKB, Nasdem, PKS udah mendukung angket lah."
"Sebab para pendukung 01 yang kecewa itu banyak sekali emosional. Kalau Anda itu pindah belum apa-apa kecewa mereka. Bagaimana mengatasi rasa kecewanya, dari bakar ban, bakar mobil, picu ekskalasi."
Hal serupa juga berlaku untuk pendukung 03 mulai dari partai pengusung hingga pendukung.
"Nah PDIP sama PPP menurut saya sudah biar saja, Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah," ujar Jimly Asshiddiqie.
"Jadi enggak papa dukung aja angket toh ujung-ujungnya sudah kelihatan tuh."
Diberitakan sebelumnya, pengguliran hak angket memang harus digulirkan agar meredam amarah pendukung yang kalah.
Agar supaya kekecewaan mereka tersalurkan melalui sidang resmi bukan lagi kemarahan seperti yang terjadi di jalanan.
"Proses hukum ini jalani saja tapi proses politik ini enggak usah dihalangi juga, biar saja karena ini kan menyalurkan kekecewaan melalui ruang sidang forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK," ujar Jimly Asshiddiqie.
"Memindahkan kemarahan dari jalanan bakar ban ke ruang sidang. Ini harus disadari."
Mantan Ketua MK ini lalu mengomentari pernyataan dua pengamat hukum yakni Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD.
"Makanya saya ditanya ya bagus biarin saja, jadi enggak usah Pak Yusril enggak bisa gitu."
"Atau Mahfud MD bikin statement ini bisa pemakzulan, ya sudah dia kan cawapres jangan jadi pengamat lagi."
Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD yang saat ini masih berstatus sebagai calon wakil presiden tetap harus bertanggung jawab mengawal pemilu hingga penghitungan selesai.
"Atau dia (Mahfud MD) bilang pokoknya saya tidak mau ikut campur ini urusan partai bukan urusan paslon, jangan begitu juga masak sudah paslon presnya yang inisiatif didukung partai pengusung, dia lepas tangan kan jelek juga."
"Jadi menurut saya biar saja ini dulu kita salurkan kekecewaan para pengusung ini ke ruang sidang."
(*/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter
